.  

Aspek Perpajakan dalam Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Press Release

A. Latar Belakang

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak sekaligus kewajiban yang harus diikuti setiap warga negara, dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pendidikan tersebut, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). Salah satu layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program BOS - sebagai realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan - dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan pendidikan, antara lain berupa pengadaan bahan ajar, pengadaan buku utuk perpustakaan, pembelian ATK, pembelian alat praktikum, pemeliharaan sekolah, dan sebagainya. Meskipun merupakan Program BOS, kegiatan pengadaan barang/jasa tetap wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan tentang pengadaan barang/jasa dan untuk yang terkait dengan obyek pajak, wajib dipungut pajaknya sesuai dengan peraturan tentang perpajakan.

B. Permasalahan

Bagaimanakah aspek perpajakan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?

 


Downloadable files: